Permohonan Penangguhan Penahanan

Bila seorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, kemudian ditetapkan sebagai Tersangka ataupun statusnya sudah sebagai Terdakwa karena sedang menjalani persidangan, dapat dimungkinkan mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (“KUHAP”) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:
a. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
b. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:
– wajib lapor;
– tidak keluar rumah;
– tidak keluar kota.
Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Contohnya adalah dengan membebankan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Lebih jauh, dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa:
1. Jaminan Uang (Pasal 35).
– Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
– Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
– Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
– Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
– Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

2. Jaminan Orang (Pasal 36).
– Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
– Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
– Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
– Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
– Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan:
a. Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri;
b. Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan;
c. Penyetoran uang tanggungan ke kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri;
d. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Jadi, untuk seseorang tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan penahanannya, perlu dipenuhi syarat-syarat dan ada jaminan yang harus diberikan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Semoga bermanfaat ya…
Salam,

Listiana Lestari, S.H. Advokat Pengacara di Yogyakarta

Penentuan Hak Asuh Anak

Ironis memang, saat anak-anak masih syok menerima kenyataan bahwa orangtuanya bercerai, mereka kembali (harus) dihadapkan pada kasus perebutan akan dirinya. Ya, banyak keluarga yang ketika bercerai saling mengklaim bahwa istri atau suami paling berhak atas hak asuh anak-anaknya.

Hal ini pula yang akhirnya merenggangkan hubungan kekeluargaan mantan istri-suami pascabercerai. Sayangnya, perundang-undangan Indonesia pun tidak secara rinci menjelaskan kepada siapa hak asuh anak diberikan, jika orangtua bercerai.

“Menentukan hak asuh anak setelah perceraian dalam Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan pun tak dijelaskan secara khusus. Bahkan seorang ibu mungkin saja akan kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun, meski anaknya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Jika merujuk pada konsepsi Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa dalam pasal 105 huruf a, anak korban perceraian orangtua yang masih berusia dibawah 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya,” jelas Listiana Lestari, SH, pengacara dari Kantor Advokat Listiana Lestari SH, Yogyakarta.

Namun, dalam pasal 156 huruf c KHI menjelaskan kembali, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya -sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun- ketika dia dianggap tak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya.

Masih menurut Listiana, dalam konstruksi hukum positif negara, bisa saja hak asuh berpindah dari ibunya kepada bapaknya atau sebaliknya, melalui proses pengadilan yang sah. Kondisi ini tercatat dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana hak asuh anak hanya bisa diberikan kepada pihak ibu atau bapaknya saja.

Inilah mengapa pengajuan hak asuh hanya bisa dilakukan oleh istri atau suami, bukan orang lain meskipun terikat hubungan keluarga dekat. Bahkan, kakek-nenek pun tidak memiliki hak untuk mengambil hak asuh anak. Ingat, bagi pihak yang tak diberi hak asuh, bukan berarti memutus berbagai kewajiban terhadap anaknya.

“Dalam perceraian, kekuasaan orangtua baik ayah maupun ibu tidak terputus begitu saja. Misal, sepanjang seorang ayah masih hidup, tidak akan menimbulkan perwalian terhadap anaknya. Perwalian baru diizinkan jika sang ayah meninggal, sakit parah atau berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Misal, kakek atau nenek diberikan hak dalam hal perwalian,” tegas Listiana.
Diambil dari http://lifestyle.okezone.com/read/2011/01/07/196/411646/ternyata-badai-itu-belum-usai
Listiana Advokat.

Pengakuan Anak(Erkenning)

Suatu hari ada seorang datang menanyakan perihal anak yang di lahirkan di luar perkawinan apakah dapat diakui oleh ayahnya ?

Menurut sistem yang dianut oleh BW(Burgerlijk Wetboek) dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan “Pengakuan” (erkenning) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama dalam hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Tetapi hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan ini hanya dapat diletakkan dengan “pengesahan” anak (wettiging) merupakan tindak lanjut dari adanya “pengakuan”.

Syarat dari diajukannya pengesahan, diharuskan kedua orang tua yang telah mengakui anaknya, kawin secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Apabila kedia orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan oleh Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi harus di muka Pegawai Pencatatan Sipil, dengan pencatatan dalam Akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akte perkawinan orang tuanya(yang berakibat pengesahan) atau dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akte notaris.

Bahwa Undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspel) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.

Listiana Advokat.

Ref.: “Pokok-pokok Hukum Perdata” oleh Prof. Subekti, S.H.!1ibu dan apin

Perlindungan Hak Anak dalam Penyidikan dan Persidangan.

Tulisan ini adalah hasil dari mengikuti Seminar Nasional yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan Anak dan Tantangannya Di Indonesia” seminar ini diadakan atas Kerjasama Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksa an Agung Republik Indonesia.

Dari 6 materi yang disajikan, ada 2 yang menarik untuk saya tulis di dalam blog ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Usia untuk dapat dikategorikan sebagai anak  sebagaimana tercantum dalam UU No.3 th 1997 Tentang Peradilan Anak tercantum dalam Pasal 4 (1) yakni batas   umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 th tetapi belum mencapai 18 th dan belum pernah kawin.

Sedang didalam Pasal 4 (2) Dalam hal anak melksanakan tindak pidana pada batas umur sebagaimana ayat (1) dan diajukan di sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Anak-anak yang bagaimana yang berhadapan dengan hukum ?

  1. Anak sebagai Korban
  2. Anak sebagai Pelaku/anak nakal.

Penanganan Anak sebagai Korban :

  • Laksanakan Lidik dan Sidik sesuai KUHAP
  • Ditangani oleh penyidik UPPA di RPK
  • Laksanakan Konseling untuk mengetahui kebutuhan korban (medis/psikologi/shelter).
  • Dilakukan wawancara sesuai kemampuan pendekatan dan bermain dengan anak.
  • Didampingi oleh orang tua wali (tergantung situasi anak).

Penanganan Anak sebagai Pelaku :

  • Laksanakan Lidik dan Sidik sesuai UU Peradilan Anak.
  • Ditangani oleh Penyidik anak/penyidik UPPA di RPK.
  • Pemeriksaan dilakukan dengan metode wawancara.
  • Didampingi oleh orang tua wali.

Menurut KUHAP Pasal 1 (9) mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.

Apabila anak sebagai tersangka dan terdakwa setiap tahapan dilakukan penahanan masing-masing 25 hari dan dapat diperpanjang juga 15 hari sehingga masa tahanan yang dijalani anak adalah selama 150 hari.

Dalam pemeriksaan pada penyidikan dan penuntutan berhak didampingi penasehat hukum sedang dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara anak nakal wajib hadir dalam persidangan yaitu Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua, Wali atau orang tua asuh dan saksi-saksi (Pasal 55 UU Pengadilan Anak). Didalam persidangan masing-masing aparat negara dan Penasehat Hukum tidak memakai pakaan dinas atau toga.

Hakim anak dalam sidang anak bersidang sebagai hakim tunggal tetapi dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dengan hakim majelis yang pemeriksaannya dlakukan dalam sidang tertutup untuk umum.

Penjatuhan pidana anak hakim berpijak pada pasal 23 maupun 24 yaitu berupa pidana pokok : Penjara, kurungan, denda, atau pengawasan dan pidana tambahan yakni perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Khusus pidana penjara dijatuhkan paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedang pidana mati atau seumur hidup maksimalnya 10 tahun. Apabila anak belum mencapai umur 12 tahun dapat diambil tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal berupa :

  1. Mengembalikan kepada Orang tua, wali atau orang tua asuh.
  2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau ;
  3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Inilah sedikit yang dapat saya berikan untuk dapat diketahui oleh mereka yang mencari keadilan bagi anak.

Listiana Advokat


Adopsi dan Peraturan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Adopsi atau Pengangkatan Anak dalam pelaksanaannya tentunya harus pula mengacu pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun peraturan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam.
Pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa No. 335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982. Kemudian secara hukum Islam, pada tahun 1991 terbit Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dalam pasal 171 (h) menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalnya kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.
Sedang menurut hukum positif di Indonesia, tentang adopsi diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang isinya sebagai berikut :
Calon Orang Tua Angkat :
1. Berstatus Kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun.
2. Saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 th.
3. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
4. Berkelakuan baik berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
6. Telah memelihara dan merawat anak tsb. sekurang-kurangnya 6 bl (anak dibawah 3 th dan 1 th untuk anak umur 3-5 th.)
7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kesejahteraan anak.

Listiana Advokat.

Beberapa Tentang Adopsi

002Sejauh ini di Indonesia belum memiliki peraturan tentang adopsi/pengangkatan anak, pengangkatan anak selama ini hanya berlaku secara adat masing-masing daerah. Namun pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa No. 335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juni 1982. Kemudian secara hukum Islam, pada tahun 1991 terbit Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dalam pasal 171 (h) menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalnya kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Perbedaan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan adopsi yang diajukan oleh seorang yang belum menikah, orang tua tunggal dan pasangan suami istri hanya pada adanya surat nikah, selain itu syarat-syarat yang lain sama.

Hukum yang mengatur masalah adopsi ini :

  1. Hukum Adat
  2. Kompilasi Hukum Islam

Perbedaan yang mendasar dari peraturan ini ada pada kepastian hukumnya. Disamping itu pelaksanaan menurut hukum adat adopsi mempunyai kedudukan hukum seperti anak kandung dari bapak angkatnya, anak angkat dilepas dari hubungan nasab dengan ayahnya sendiri kemudian dipindahkan hubungan nasabnya kepada bapak angkatnya.

Sedang menurut Islam, adopsi/pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar, selain itu pengangkatan anak dalam Islam, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya sekolah dsbnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

Untuk prosedur pengangkatan anak/adopsi sesungguhnya sama dengan   pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Sebagaimana pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu haruslah diajukan melalui Pengadilan Negeri ataupun Agama. Hanya untuk Penetapan Pengangkatan anak ini dibutuhkan persetujuan dari orang tua asal, wali/orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dalam hal ini Departemen Sosial.

Tata cara mengadopsi yang tepat menurut hukum yakni yang utama harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam. (berdasarkan Fatwa MUI No.335/MUI/VI/82). Khususnya bagi mereka yang beragama Islam Pengadilan Agama sudah dapat mengeluarkan Penetapan Pengangkatan Anak, meskipun demikian mereka yang beragama Islam dapat juga melaksanakan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri.

Listiana Advokat

Menyongsong Pengesahan RUU AP(Administrasi Pemerintahan)

Pada tanggal 12 Pebruari 09 saya mengikuti Seminar PTUN yang bertema “Revitalisasi Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”.
Kali ini saya hanya ingin mengabarkan bahwa PTUN untuk kedepannya tidak lagi hanya memeriksa Gugatan Pembatalan suatu Keputusan (Pejabat TUN) atas dasar pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, tetapi juga memeriksa gugatan ganti rugi material maupun immaterial atas dasar tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial menurut Undang-Undang ini.
RUU ini belum dibawa ke DPRRI untuk disahkan, kita berharap RUU AP ini segera mendapatkan pengesahan, karena selama ini apabila PTUN memeriksa gugatan Pembatalan suatu Keputusan Pejabat TUN tidak disertai gugatan ganti rugi, kalaupun ada maksimal ganti rugi tidak lebih dari 5 juta rupiah. Semoga dengan disahkan RUU AP ini menjadi UUAP maka ganti rugi yang dapat diterima dapat lebih dari 5 juta rupiah, karena ada ganti rugi material maupun immaterial.
Kiranya hanya ini oleh-oleh dari seminar PTUN perkembangan selanjutnya masih dinantikan.

Listiana Advokat