MENJERAT KORUPSI ATAU MENGEJAR TARGET

Sejak perkaranya disidangkan beberapa bulan yang lalu, di kursi pesakitan Para Terdakwa di Pengadilan Tipikor ini, duduk di hadapan kita beberapa laki-laki dan perempuan dalam jabatan sebagai mantan anggota dewan yang penuh dengan dedikasi sebagai wakil rakyat yang saat ini menjadi target suatu sistem pemerintahan yang tidak konsisten dengan norma kaidah hukum positip yang berlaku.

 

Bahwa Para Terdakwa sebagai mantan anggota dewan DPRD Gunung Kidul tahun 1999 – 2004 yang masing masing memiliki latar belakang sosial, pendidikan, status berbeda-beda, bahkan beberapa Para Terdakwa bukanlah seorang sarjana, doktor ataupun ahli. Karakter Para Terdakwa ,  penuh kesederhanaan, apa adanya dalam posisi sebagai seorang mantan wakil rakyat, yang diyakini bahwa sebagai tokoh atau pemimpin harus menjadi panutan, membimbing , menjembatani permasalahan dan kebutuhan yang timbul di masyarakat, dst , sehingga tidak ada sama sekali bahwa mereka adalah seorang ”penjahat”.

 

Namun juga, tidak berlebih-lebihan kiranya apabila Para Terdakwa berusaha dengan penuh beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, yang tidak pernah disadari bahwa apa yang diperbuatnya itu, pada akhirnya, menyeretnya ke dalam kegelapan, membuatnya berurusan dengan polisi, jaksa dan hakim. Di tengah ketidaktahuan dan ketidakpahaman atas perbuatan tersebut telah dikatagorikan oleh peraturan sebagai tindak pidana Korupsi.

 

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dianggap melakukan Perbuatan Pidana,  sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun Tahun 1999-2004 dituduh telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, yang di dalam Surat Dakwaan tersebut tidak tampak digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum perbuatan YANG MANA yang dilanggar , karena kita ketahui bahwa Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun Tahun 1999-2004 menerima gaji dan tunjangan yang berasal dari dasar Hukum PERDA Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2001 Tentang APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TA 2003 dan PERDA Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2003 Tentang APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Perubahan. Dasar Hukum ini sudah kuat dan sudah sah secara hukum, karena sebenarnya APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 dan Tahun 2004 termasuk Keputusan Daerah yang merupakan produk Kelembagaan antara Eksekutif dan Legislatif, antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 d dan 1 e, serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 Pasal 151, sehingga kewenangannya berada pada kedua Lembaga tersebut dan bukan kewenangan orang perorangan. Sehingga dengan demikian dasar hukum perbuatan Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun Tahun 1999-2004 sudah benar dan kuat serta  sudah sah secara hukum;

 

Jika dicermati secara seksama bahwa Para Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 1999-2004 mempunyai payung hukum, yakni berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara kelembagaan DPRD sebagai lembaga Legislatif bersama dengan Pemerintah Daerah ( Bupati ) membentuk Peraturan Daerah. Dan DPRD sebagai Lembaga Legislatif  mempunyai hak, menentukan anggaran Belanja DPRD, menetapkan Tata Tertib DPRD dan Pelaksanaan Hak tersebut telah diatur dalam Tata Tertib DPRD. Demikian pula Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL.  Untuk melaksanakan Peraturan Daerah termasuk PERDA Kabupaten Gunungkidul tentang APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL , Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. Keputusan Kepala Daerah bersifat mengikat, diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah sehingga diberlakukannya PERDA Kabupaten Gunungkidul tersebut berlaku mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sehingga yang dimaksud Perda Kabupaten Gunungkidul APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tahun 2003 dan Tahun 2004 termasuk Keputusan Kepala Daerah sudah final karena sudah diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Bahwa penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL, kita ketahui pula bahwa APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tahun 2003 dan APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2004 telah ditetapkan bersama oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Gunungkidul, dan telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY, tidak ditemukan koreksi maupun revisi berkaitan dengan, Tunjangan khusus – operasional fraksi, Biaya pemeliharaan kesehatan, Biaya perawatan dan pengobatan, Pembelian BBM dan pelumas, Tunjangan khusus – pengganti PPH, Biaya perawatan dan pengobatan lokal, Biaya penunjang operasional anggota fraksi, Biaya penunjang operasional anggota investigasi.

 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Wilayah IV DIY terhadap APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2003 dan APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2004, ada temuan berkaitan dengan pos anggaran sekretariat DPRD yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke Kas Daerah, dan berdasarkan fakta hukum para terdakwa ada yang sudah mengembalikan bahkan sudah lunas, namun ada pula yang masih mengangsur.

 

Bahwa  Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mendasarkan dakwaannya dari Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TA 2003 dan APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TA 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2012 Tanggal 30 Desember 2010, hal ini jelas bahwa pengauditan yang tidak bisa dijadikan dasar Audit tentang APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TA 2003 dan APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TA 2004, sebab POSISI BPK DAN BPKP KAITANNYA DENGAN WEWENANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAN NEGARA.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Negara masih menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih lagi LKPP Tahun 2008 yang baru beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ketua BPK di Sidang DPR dinyatakan disclaimer untuk kesekian kalinya. Hal ini membuktikan banyaknya catatan dalam penyelenggaran Negara terutama penyelenggaran fungsi kelembagaan Negara. Kaitannya penyelenggaran Kelembagaan Negara tersebut terhadap opini BPK antara lain perihal keefiseinsinan dan keefektifan Lembaga Negara dalam melaksanakan deskrepsi tugasnya untuk menunjang Pelaksanaan Pemerintahan yang dalam hal ini adalah pengaruh penggunaan dan administrasi asset Negara.

Fakta berikutnya yang menjadi perhatian public sekarang adalah kesimpangsiuran Pelaksanaan Wewenang masing-masing Lembaga Negara. Tentunya pembentukan suatu lembaga Negara mempunyai tujuan dan harapan tertentu dimana hal tersebut sesuai dengan UU ataupun peraturan lainnya yang mendasari pembentukan lembaga tersebut. Kesimpangsiuran wewenang tersebut saat ini terjadi pada dua lembaga Pemeriksaan. Lembaga Pertama adalah BPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Lembaga Kedua adalah BPKP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 mengenai Lembaga Negara non-Departemen Wewenang yang menjadi isu hangat saat ini terkait dengan Pelaksanaan deskripsi tugas dua lembaga diatas mengenai wacana Pemeriksaan atas keuangan dan kinerja kedua lembaga Pemeriksaan tersebut. Keputusan Presiden ( Keppres ) Nomor 103 Tahun 2001  mengenai pembentukan Lembaga Negara Non-Departemen yang salah satunya adalah BPKP yang sejajar dengan BAPPENAS, BPS BIN dan yang lainnya, yang dalam ketentuan lain disebutkan bahwa BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen ( LPND ) yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan laporan hasil Pemeriksaan BPKP wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan.

Selanjutnya di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) disebutkan bahwa BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP ) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan Pengawasan Internal terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu meliputi :

1.   Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Kegiatan perbendaharaan umum Negara berdasarkan Penetapan oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan

3.  Kegiatan lain berdasarkan Penugasan Presiden. Berdasarkan ketentuan hukum ini, maka BPKP hanya bertugas pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan Umum Negara, artinya BPKP SALAH BILA MASUK MENGAWASI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA APALAGI MENGUSULKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LEMBAGA TERSEBUT.

Pemahaman tugas dan fungsi BPKP ini yang TIDAK DIFAHAMI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, sehingga dalam membuat dan menyusun Surat Dakwaannya tidak cermat, karena hasil Pemeriksaan BPKP  Nomor LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 itu dijadikan dasar untuk menyeret para Terdakwa dalam Persidangan ini.

Proses hukum yang tidak konsisten yang tidak mencerminkan kepastian hukum, hal ini terlihat  dengan tidak adanya koordinasi dari aparat penegak hukum terkait sehubungan dengan resume gelar perkara atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Yogya, Drs. Guntur, SH, Jaksa Narantoko, SH. Dan Reni Suryoningsih, SH kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 April 2008, di Posko Intel Kejati DIY, Jl. Retno Dumilah no. 39 Kotagede, Yogyakarta. Bahwa perkara tersebut merupakan KEPERDATAAN.

Bahwa kasus ini dimunculkan untuk memberantas tindak pidana Korupsi atau ada maksud-maksud tertentu guna mengejar target bahwa harus ada perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga Kejaksaan dan diputus oleh lembaga Pengadilan Tipikor di suatu daerah tertentu.

 

Apabila memang untuk memberantas tindak pidana korupsi, mengapa seluruh mantan anggota Dewan melakukan ? Sungguh hal yang tidak masuk diakal.

Namun bila untuk mengejar target, berdalillah dengan kebenaran menurut undang-undang yang berlaku di Negara yang kita cintai ini. Jangan mengorbankan seseorang yang bukan karena kesalahannya harus menerima hukuman yang teramat berat.

Didalam hukum positif suatu Negara telah diatur pula masalah Korupsi, namun permasalahannya untuk menentukan bahwa seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi haruslah benar – benar ditelaah secara detail agar tidak sembarang menuduh seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Jangan hanya mengejar target bahwa telah terpenuhi ada perkara pidana korupsi yang berhasil dijerat oleh Instansi Kejaksaan, yang mana hal tersebut justru akan merugikan orang lain.

 

 

Penulis : LISTIANA LESTARI, S.H. Advokat Pengacara di Yogyakarta.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s