Status Tanah Hak Pakai

Apa yang dimaksud dengan Hak Pakai ?

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 41 disebutkan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian tanahnya.

Apakah status hukum hak pakai sama dengan HGB atau hak milik ?

Pada prinsipnya status hak pakai sama dengan status tanah lainnya. Hak Pakai dapat diberikan oleh Pemerintah dengan penetapan dan juga oleh pemilik tanah, baik perseorangan atau badan hukum dengan suatu perjanjian autentik. Perbedaan dengan status hak tanah lainnya terletak pada jangka waktunya yaitu selama 10 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Subyek yang berwenang memperoleh hak pakai adalah Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Apakah nantinya status tanah tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik ?

Untuk peningkatan hak dapat dilakukan di Kantor Pertanahan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratn2 yang telah ditentukan seperti sertifikat hak, SPPT PBB tahun terakhir, IMB/surat keterangan Lurah. Selain itu membayar uang pemasukan kepada negara berdasarkan Peraturan Menteri No.4 Tahun 1998.

Demikian sedikit tentang Hak Pakai atas tanah.

Listiana Advokat.

Referensi :Kasus Hukum dan Solusi Transaksi properti oleh : Cyntia P. Dewantoro, S.H.

About these ads

23 thoughts on “Status Tanah Hak Pakai

  1. Kalau saya rugi bu ! Gak boleh memiliki tanah di Indonesia karena menikah dengan orang Asing, yah kalau ngontrak tanah doank sih boleh tapi Aku sebagai orang Indonesia jadi korban karena orang Asing gak boleh memiliki properti disini. Kalau menikah kan jadi harta berdua

    Kata notaris sih kalau ada perjanjian menikah baru boleh beli tanah pake namaku. Waktu menikah yo gak janji opo-opo kan bukan artis hehe. Aku boleh beli tanah atas namaku tapi dalam setahun harus dijual, Rugiii

    Mau diakali pake nama anakku dia masih kecil. Yo wis daripada ribet wis meneng wae. Sedangkan di luar negri bebas beli properti. Pokoknya sebagai WNI aku rugi, mosok gak boleh beli-beli di negeri sendiri.

  2. naa ini ada lagi bu, dari dulu SHM itu bentuknya persil trus dirubah jadi sertipikat dgn judul depannya Dep. Dalam Negeri, trus katanya uda tidak berlaku lagi hrs diganti sertifikatnya jadi berjudul Badan Pertanahan Nasional sudah gt yang masih ‘Gambar Situasi’ harus diukur ulang biar dapat NIB, gambar situasinya jadi surat ukur dan sialnya lagi semua biaya kita yangnanggung padahal mereka yang ikin program tambah lagi klo ngga lewat jalan tikus luama banget ngurusnya. Kapan si BPN bisa jadi bener yah?

  3. YAMPUN RUGI BANGET,,,,YAH PADAHAL KITA

    ASLI WNI,,KNPA RIBET BGT YAHHHHH,,,,,

    ATURANNYA DIUBAH DEHHH

  4. saya mau menanyakan tentang peningkatan status tanah. 1.bisa gak status tanah hak pakai ditingkatkan menjadi hak guna bangunan? trus gimana caranya? sebgai ilustrasi saya sampaikan bahwa tanah ini milik negara (pemkot surabaya) tp pihak pemkot sendiri tidak memiliki bukti sertipikat hak milik akan tanah tersebut, dan tanah terebut telah didiami lebh dari 30 tahun oleh warga negara yang sah dan di sertipikat hak pakai tercantum nama warga yang mendiami tsb.
    2. bagaimana prosedur peningkatan status tanah dari HGB ke hak milik bila HGB telah berakhir dan pemilik yg tercantum di SHGB telah meninggal?
    trima kasih atas perhatian dan jawabannya

  5. huaduwh ug nyalahinnya BPN sih???
    kasian dunz BPN. . .
    memang kan seharusnya tanah kita itu didaftarkan lg ke BPN agar mendapatkan sertifikat tanah. .
    jd kan gak isa diakui siapa ajha. . .
    mslh biaya masak pemerintah mulu yg nanggung???
    program pemerintah bukannya demi kebaikan warganya ya???
    kl warga negara nya isinya cm mengeluh n meminta belas kasian ya bangkrut nuh Negaranya. . .

  6. Sama dg balisugar.com, aku juga married sama orang asing… secara kita kan pingin punya tempat yg layak yah disini, karena kemauan tinggal disini lebih besar. Lah kok kita sebagai istri orang asing malah dipersulit untuk beli tanah, lah kalau yg beli2 pulau itu kan berpuluh2 hektar, kenapa ngga dibatasi aja misalnya satu hektar di satu tempat, kan ngga semua orang asing juga punya duit buat beli pulau…
    Kenapa kita sebagai orang Indonesia seperti ngga diterima dinegeri sendiri karena menikah dg orang asing.
    Kalau orang asing yg kita nikahi mau tinggal disini, apa ya kita mesti kontrak terus dan ngga bisa memiliki sesuatu, rugi dong saya sbg orang Indonesia… Mending pindah ke negara suami, yg boleh beli pake nama kita juga…

    @Siti D : ada aturan sendiri untuk memiliki tanah bagi warga negara yang menikah dengan orang asing, bisa2 saja mereka membeli tanah, ttp tentu saja status tanah yang mereka beli bukan tanah hak milik melainkan hak pakai atau hak guna bangunan. Status ini bisa ditingkatkan menjadi Hak milik apabila mereka sudah benar2 menjadi warga negara Indonesia.

  7. asset tanah BUMN dg status hak pakai apakah dapat dijual belikan, sudah ada ijin dari kementrian atas usulan penjualan asset tersebut, terimakasih atas perhatian dan jawabannya.

  8. dh,

    kl status hak pakai pada kios/los di PD Pasar, biasanya bukti berupa surat yang diberikan oleh PD Pasar. dalam hal ini pemilik tanah dan bangunan apakah PD Pasar? dan pemegang hak pakai adalah yang memakai kios?
    kl mau dijaminkan ke bank…dan akhirnya macet…bank dapat mengeksekusi kios? jaminan begini apa kuat dijadikan hak tanggungan? kl PD pasar sebagai pemilik..apakah mereka tidak rugi akan di eksekusi bank padal yang macet adalah yang memakai kios?
    sebenarnya hak pakai seperti ini sama ga dengan hak milik dan hak guna bangunan dari segi kekuatan hukumnya

  9. pada tahun 1976 s/d 1984 depkumham dalam hal ini lembaga pemasyrakatan memiliki hak pakai atas tanah dan selanjutnya tidak diperpanjang lagi. dan diatas tanah tersebut tidak ada didirikan bangunan atau digunakan dan tidak disertifikatkan oleh lembaga pemasyrakatan ke bpn.
    sedangkan kami sejak tahun 1980 s/d sekarang telah menempati tanah tersebut dan mendirikan bangunan rumah yang keseluruhannya dengan biaya sendiri.
    apakah kami berhak untuk mendapatkan SHM dari BPN?
    apakah lembaga pemasyrakatan masih memiliki hak atas tanah tersebut dan diberikan SHM?

  10. Kalau WNA beli tanah dengan Hak Pakai yang diberikan dari negara. Kira2 brp lama bisa di pakai? selain 10 tahun Hak pakau, kira2 bisa di perpanjang sampai brp tahun lagi? atau tidak ada batasnya?

  11. Saya tinggal di tanah yang dikuasai dinas pengairan dengan status hak pakai sudah lebih dari 5 tahun. bisakah tanah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi hak milik? jika bisa apa saja prosedur dan persyaratannya? tolong balas di email

  12. mat siang Bu, sy seorang ibu rumah tangga dari perkawinan kami mempunyai 2 org anak, ketika suami meninggal dia meninggalkan warisan sebidang tanah yg kemudian dibagi 2 utk ke-2 anak sy, Tp diatas tanah tersebut banyak orang yg menumpang tinggal (indung) tp ada perjanjian sebelumnya dan masalhnya sekarang tanah tsb oleh anak2 akan dipergunakan utk tempat tinggal dan meminta kepad para pengindung utk pindah dg baik2 tp mereka menolak dan meminta ganti rugi.
    yg ingin sy tanyakan :
    1. bagaimana status hukum para pengindung tersebut?
    2. bagaimana solusi yg terbaik dan solusi hukum apa yg harus ditempuh jika jalur damai tidak mencapai
    kesepakatan ?

    Jawaban saya :
    Ngindung berarti menempati rumah atau tanah milik orang lain secara cuma2. Kalau benar mereka menempati tanah tersebut dengan cara ngindung maka dia sudah menikmati tanah tersebut, apabila pemilik tanah ingin mengambil tanah tersebut, mereka harus dengan suka rela menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya tanpa ganti rugi.
    Jalur damai yang ingin ditempuh yang bagaimana ? apakah pemilik tanah bersedia memberikan pesangon kepada mereka ?
    kalau memang demikian tentu saja pemilik tanah sudah bagus sekali mau tidak mau mereka harus mau menerima.
    Begitu jawaban saya. Terima kasih sudah mampir ke blog saya.

  13. Selamat malam. Saya WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian pranikah. Sebelum menikah saya membeli rumah dengan sistem KPR. Status rumah pada saat jual beli adalah SHGB. Ketika saya membaca-naca ttg hukum agraria, saya mendapat kesan bahwa akibat pernikahan saya dengan WNA, maka hak saya atas property tersebut hanya akan menjadi hak Pakai. Apakah benar demikian? bisakah saya menjual/mengalih kreditkan rumah tersebut. Terimakasih.

  14. Malam bu, alm kakek sy punya sebidang tanah yg luasnya 80 are. Dgn bukti kepemilikan berupa surat ipeda thn 1981. Krn ktrbtsan pngtahuan dn waktu, tnah tsb tak terurus dn skrang sdh dikuasai pemda yg memiliki sertifikat hak pakai th 2006 di mn d atasnya tlah brdiri gedung sekolah SMA. Blkngan ahli waris yg terdiri dr ibu sy dn saudra2nya mnggugat tanah tsb ke BPN dn badsn Aset. byk saksi yg msh hidup mbuktikan bhw tnah tsb memang bnar2 milik kluarga km.yg ingin sy tnykan kuatkah bukti ipeda tsb mlawan sertifikat tsb.adakh kmgkinan km akn menang? Km tk ingin mnempuh jalur hukum, akn tetapi surat yg bbrpa kli km smpaikan, blm jg mndpat tnggapan.perlukah km mnempuh jalur hukum? Mohon tanggapan dan jawabannya bu.

  15. Kalau hanya ditanyakan ke BPN, maka BPN tidak wajib untuk menjawab karena pada saat pembuatan sertifikat, pihak BPN selalu mengumumkan terlebih dahulu di surat kabar selama 2x dalam 1 bulan, sehingga apabila selama pengumuman tersebut tidak ada pihak yang protes maka proses pensertifikatan dinyatakan aman. Oleh karenanya sebaiknya diajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Negeri bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua/eyang yang telah di hak i oleh pihak ke 3 dengan melawan hukum.
    Salam,

  16. Mohon penjelasan yah…almarhum kakek mewariskan rumah dan tanah untuk kami,yg sudah ada IMB nya…sejak thn 64,tanah tersebut bekas tanah hak milik belanda,sementara kakek saya bekas penjuang Indonesia merdeka,krn kendala ekonomi kami belum sempat buat sertifikat sampai kakek meninggal.kami selalu lunas pajak,dan ada yg mau mengambil tanah kami dengan menakut2i bahwa mereka sdh punya sertifikat atas tanah yg sdh kami duduki sekitar 50thn.pertantanyaan saya,bagaimana langkah kami bisa membuat sertifikat tanah tsb,dan berapa kira2 biaya yg hrs kami keluarkan?trima kasih…

  17. Langkah pertama adalah membuat surat Keterangan waris, para ahli waris mengajukan ke BPN tentang masalah tanah yang sudah ditempati selama 50 th, apabila BPN menganggap tanah tersebut belum di haki oleh siapapun maka BPN akan mengabulkan permohonan untuk menghaki tanah tersebut oleh para ahli waris kakek dengan jalan membeli tanah tsb kepada negara dengan harga yang rendah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s